Dasar Hukum Pajak Restoran

September 18, 2024 Post a Comment

Dasar hukum pajak restoran

Perpajakan di Indonesia diatur melalui pasal 23A UUD 1945 dan peraturan lainnya seperti UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Apa isi undang-undang Nomor 28 Tahun 2009?

1. Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebutkan apa yang dimaksud dengan restoran dan pajak restoran sesuai UU No 28 Tahun 2009?

22. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. 23. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/ katering.

Pajak restoran termasuk pajak apa?

Menurut Undang-Undang Nomor 28 /2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tentang pajak restoran merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran meliputi penjualan makanan atua minuman yang dikonsumsi oleh pembeli .

Apa saja dasar hukum pajak formal?

Hukum Pajak Formil

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 mengenai perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 mengenai penagihan pajak dengan surat paksa.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 mengenai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Apa yang dimaksud dengan pajak menurut UUD 1945 pasal 23 ayat 2?

penjelasan dari pasal 23 ayat 2 ini , Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan, hal itu sudah diataur dalam undang" .

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang apa?

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [JDIH BPK RI]

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang apa?

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.

Apa isi UU Nomor 28 Tahun 2019?

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.

Sebutkan dan jelaskan apa yang dimaksud dengan PBB P2 menurut undang-undang nomor 28 tahun 2009?

Merujuk Pasal 1 poin '37' UU PDRD, PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Pajak restoran siapa yang bayar?

Jadi, Pajak Restoran ini sebetulnya tidak dibebankan kepada pemilik resto, akan tetapi dikenakan pada pembeli atau konsumennya. Pembeli makanan/minuman membayarkan pajak restoran bersamaan pada saat melakukan pembayaran karena Pajak Restoran tersebut sudah tertera dalam struk pembelian.

Siapa yang membayar memungut dan menyetorkan pajak restoran?

Wajib Pajak untuk Pajak Restoran adalah orang pribadi/badan yang mengusahan restoran, yang harus memungut dari pembeli dan menyetorkan Pajak Restoran tersebut ke pemerintah daera. Artinya, Wajib Pajak untuk Pajak Restoran ini merupakan pemilik atau yang menjalankan kegiatan dari usaha restoran tersebut.

Apa saja objek pajak restoran?

Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang disediakan Restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.

Apakah pajak restoran sama dengan PPN?

PajakOnline.com—Pajak yang tertera dalam struk saat membeli makan atau minuman di restoran/kafe bukan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), walaupun tertera 10%. Pajak yang muncul pada setiap struk pembelian makanan dan minuman itu adalah Pajak Restoran atau Pajak Bangunan 1 (PB1).

Apakah PB1 wajib?

Bagi WP PB1 alias pemilik restoran, wajib membayarkan dan menyetorkan PB1 yang telah dipungut dari pembeli ke kas negara.

Hukum pajak ada berapa?

Ada 2 macam hukum pajak yaitu: 1. Hukum pajak material, yaitu memuat norma-norma yang menerangkan antara keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek pajak), siapa yang dikenakan pajak (sebjek pajak), berapa besar pajak yang dikenakan (tarif), segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan

Apa saja yang diatur dalam hukum pajak?

Hukum pajak yang memuat tentang ketentuan-ketentuan terhadap keadaan yang dikenai pajak (objek pajak), siapa yang akan dikenakan pajak (subjek pajak) dan siapa yang dikecualikan dengan pajak serta berapa jumlah yang harus dibayar (tarif pajak).

Apa saja yang di atur dalam hukum pajak?

Hukum pajak merupakan bagian penting dari ilmu hukum yang mengatur kewajiban perpajakan dan hak warga negara serta membebankan pembayaran pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak dan pemerintah negara bagian.

UU No 36 tahun 2008 Tentang apa?

UU No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan [JDIH BPK RI]

Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 Tentang apa?

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.